Ada 6.100 WNI di Mesir, Pemerintah Belum akan Evakuasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia belum merencanakan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di Mesir. Namun demikian, pemerintah memastikan secara keseluruhan akan ada peningkatan kewaspadaan di semua kantor perwakilan, dalam wilayah-wilayah berbahaya di Mesir maupun sekitarnya.

"Intinya sudah ada peningkatan kewaspadaan sendiri," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa sesaat usai mendarat dari India dan Davos di Bandara Halim Perdanakusumah, Ahad (30/1).

Menurut Marty, jumlah total warga negara Indonesia di Mesir sekitar 6.100 orang. Pemerintah telah mengeluarkan travel advisory kepada WNI baik yang saat ini telah berada di Mesir, maupun yang merencanakan menuju ke Mesir.

Terutama bagi yang sudah berada di Mesir, lanjutnya, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaaan, menghindari tempat-tempat keramaian dan berkomunikasi terus menerus dengan KBRI di wilayah itu. Admin

Israel Melegalkan Penyerangan ke Mavi Marmara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Israel kembali menegaskan kalau penyerangan mereka ke kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotila, Mavi Marmara, Mei 2010, adalah aksi yang legal.

Hal ini terungkap dari hasil penyelidikan resmi pemerintah Israel yang dibeberkan Ahad (23/1) seperti dikutip BBC.

"Penyelidikan menyatakan penyerangan itu legal dan sesuai dengan hukum internasional," demikian pernyataan Israel.



Rombongan Freedom Flottila bertolak dari Turki menuju Israel. Kapal Mavi Marmara berisi ratusan sukarelawan itu mengangkut bantuan untuk rakyat Gaza, yang selama ini diblokade Israel.

Namun di perairan Gaza, kapal dikepung Israel dari laut dan udara. Sembilan aktivis Turki tewas kena tembakan pasukan Israel, Termasuk dua sukarelawan asal Indonesia. Republika

Israel Mulai Blokade Al Quds

REPUBLIKA.CO.ID, AL QUDS - Israel telah memulai konstruksi tembok raksasa yang akan mengepung Al-Quds (Yerusalem). Proyek itu otomatis memutus akses ke dalam kota suci itu bagi sekitar 100 ribu penduduk asli Palestina yang tinggal di baliknya.

Pusat Info Palestina, PIC, melaporkan pekan lalu, perkembangan kota yang dijajah Israel itu dengan mengutip sumber-sumber dari kementerian agama Palestina. PIC juga melaporkan rencana pemerintahan  Israel untuk merampungkan pembangunan tembok setinggi 8-10 meter yang mengular ke berbagai sudut Palestina itu dalam setahun.


Kementri Agama Palestina memperingatkan bahwa jika tembok tersebut selesai dibangun, tidak seorang Palestina pun diperbolehkan masuk ke kota suci Al-Quds atau ke tanah Palestina 1948, tanpa izin dari pemerintah penjajah Zionis.

Dalam laporan disebutkan pula  bahwa dewan kotapraja Israel di Al-Quds mencoba mengurangi rasa takut penduduk asli Palestina dengan menyebarkan kebohongan bahwa tembok itu dibangun dengan tujuan melindungi penduduk asli Palestina sendiri.

Kementrian agama Palestina mengungkapkan bahwa penderitaan lebih dari 100.000 warga Al-Quds yang tinggal di balik tembok akan semakin berat. Apalagi sejak dewan kotapraja Zionis dan semua institusinya tidak menyediakan fasilitas apapun bagi warga Palestina di sana. Republika

Survei: Gaji Presiden RI 28 Kali Lebih Tinggi dari Pendapatan Per Kapita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono curhat soal gajinya yang tak naik-naik selama tujuh tahun berkuasa. Namun menurut majalah bergengsi asal Inggris, The Economist, gaji presiden di Indonesia adalah gaji dengan kesenjangan tertinggi ketiga dari 22 negara yang disurvei tahun lalu.
The Economist menyurvei soal gaji presiden atau perdana menteri yang dibandingkan dengan pendapatan per kapita masing-masing negara.  Data tersebut secara tak langsung mencerminkan bagaimana kesederhanaan seorang kepala negara dan sekaligus kesenjangan pendapatan presiden dengan rakyatnya.
Berdasar urutan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduduki ranking ketiga yang kesenjangan antara gaji dia dengan pendapaan per kapita masyarakat.

Gaji per tahun yang diterima Presiden SBY mencapai 124.171 dolar per tahun. Menurut catatan majalah itu, dengan angka tersebut berarti gaji SBY 28 kali lipat dari pendapatan per kapita. (Lihat tabel gaji para pemimpin dunia versi Economist).
Urutan nomor pertama kesenjangan gaji tertinggi adalah presiden Kenya yang gajinya pokoknya 427.886 dolar yang berarti 240 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyatnya.
Di susul urutan kedua PM Singapura yang besarnya gaji 2.183.516 dolar atau 42 kali lipat pendapatan per kapitan rakyat Singapura. Yahoo

Tahukah Anda: Hampir 50 Persen Penyakit yang Diderita Masyarakat Indonesia karena Air yang Tercemar?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pola hidup tidak bersih  menyumbang andil   dalam mencetuskan penyakit. Bahkan, hampir 50 persen penyakit yang diderita masyarakat Indonesia adalah akibat air minum yang tercemar bakteri. Fakta ini terungkap melalui riset yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia.

Sementara itu, di laman piogama.ugm.ac.id, penyakit diare disebut sebagai penyakit kematian nomor dua pada balita. Diare juga menjadi perenggut nyawa nomor tiga pada bayi dan urutan kelima pada seluruh kalangan umur. "Angka kejadian diare di Indonesia ditemukan meningkat setiap tahunnya," tutur Dr R Budi Haryanto SKM MKM MSc dalam acara temu media dengan tema 'Waspadai Ancaman di Balik Air Minum Anda' beberapa waktu lalu.

Indonesia pernah menetapkan status Kejadian Luar Biasa Diare di 16 provinsi pada tahun 2006. Data itu dicatat dan dipublikasikan pada tahun 2008 oleh World Bank - Water and Sanitation Program. "Diare yang umum terjadi disebabkan oleh air minum yang tercemar Escherichia coli. "Bakteri ini berasal dari tinja manusia dan hewan," tutur Budi yang menjabat sebagai ketua Departemen Kesehatan Lingkungan FKM Universitas Indonesia.

Sementara itu, kasus thypus rata-rata mencapai 900 ribu kejadian per tahun. Angka kematiannya lebih dari 20 ribu jiwa. "Sebanyak 91 persen kasus infeksi ini terjadi pada usia tiga sampai 19 tahun," ungkap Budi.

Bagaimana penjelasan medisnya? Dr Chaidir Aulia SpPD KGEH memaparkan diare dapat muncul dalam hitungan jam maupun setelah hari berselang. Tidak semua orang yang menyantap makanan atau minuman yang mengandung cemaran dapat menjadi sakit. "Itu sangat tergantung pada banyaknya kuman yang masuk dan daya tahan tubuh," jelas dokter spesialis penyakit dalam dari Brawijaya Woman and Children Hospital, Jakarta.

Untuk menghindari risiko terkena penyakit terkait air, Budi mengimbau agar masyarakat memanfaatkan air bersih yang bebas kuman. Termasuk untuk mencuci piring, gelas, sendok, dan garpu. "Jika memungkinkan rendam peralatan makan dengan air panas lalu tiriskan kemudian lap hingga kering atau jemur di bawah sinar matahari selama 25 menit agar kumannya mati," saran pakar kesehatan lingkungan ini. Republika

Gayus, dan Nasib Mafia Lainnya

Salah satu anggota Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan memahami pandangan skeptis sebagian kalangan terhadap proses politik di DPR dalam mengungkap kasus Gayus Tambunan.

Meski demikian, katanya, "Kami akan tetap bekerja untuk membuktikan diri kepada mereka yang telah memilih kami."


Martin menekankan bahwa keraguan publik itu tidak akan menyurutkan langkah DPR untuk membongkar praktek mafia hukum dan perpajakan yang dinilai telah lama menjangkiti Republik.

Menurut Martin, anggota parlemen tidak ingin selama tiga tahun ke depan, hingga pemerintahan hasil Pemilu 2009 berakhir, persoalan mafia pajak dan hukum, khususnya yang menyangkut terdakwa Gayus Tambunan, tidak tuntas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan DPR dijadwalkan bekerja mulai pekan depan. Langkah pertama yang akan dilakukan ialah memanggil pihak-pihak yang memiliki data dan informasi, seperti PPATK, Dirjen Pajak, Gayus dan  penasihat hukumnya, atasan Gayus di Ditjen Pajak, mantan Kapolri Jenderal Pol. (purn) Bambang Hendarso Danuri dan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Gayus sendiri dijadwalkan akan dipanggil minggu selanjutnya, setelah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pengadilan, kata Ketua Panja Tjatur Sapto Edi, yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, kemarin. Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengkhawatirkan kinerja Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan DPR tidak akan obyekti dan "malah menjadi alat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu".

Senada dengan Emerson, pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Gandjar Bonaprata pun menyatakan, "Saya tak terlalu berharap pada Panja."

Kritik juga disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti. "Pansus Angket Century yang awalnya gagah berani saja, ternyata malah kurang tenaga ketika berakhir. Ini tentu jadi catatan negatif bagi kita semua," katanya. (kd)

• VIVAnews